Pelayanan Paten Non Perizinan

Disamping pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten), juga melayani Administrasi dan Surat Non Perizinan yang kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2013 meliputi :

A. Rekomendasi

1. Merekomendasikan Riset
2. Merekomendasikan Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta
3. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasionla
4. Merekomendasikan Pemberhentian Kepala Desa
5. Merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa
6. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD
7. Merekomendasikan penetapan lokasi TPA
8. Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan
9. Merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di Kecamatan
10. Pemberian rekomendasi izin kursus/keterampilan
11. Merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer
12. Merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta)
13. Merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan
14. Merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan Padi atau Hueler, pengolahan hasil pertanian, peternakan rakyat, perikanan rakyat, kolam pemancingan
15. Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan
16. Merekomemdasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan
17. Merekomendasikan Pemberian Surat Keterangan Domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM
18. Merekomendasikan surat keterangan ahli waris
19. Merekomendasikan surat keterangan kurang mampu
20. Merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Pendidik) yang pindah wilayah kerja

B. Koordinasi

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan
2. Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
3. Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di Kecamatan
5. Mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya
6. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba
7. Mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan
8. Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial
9. Mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan
10. Mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan

C. Pembinaan

1. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan
2. Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah
3. Membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita
4. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan
5. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
6. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan aset desa
8. Pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan
9. Pembinaan ekonomi kerakyatan
10. Pembinaan karang taruna
11. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah unit kerjanya
12. Memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab pemilihan Calon Kepala Desa
13. Pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan
14. Pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum
15. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing

D. Pengawasan 

1. Mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di kecamatan
2. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan cacatan sipil serta urbanisasi penduduk di Kecamatan
3. Melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan
4. Melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan
5. Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah pengairan umum
6. Pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan
7. Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa)
8. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer
9. Pengawasan pelelangan ikan dan ternak
10. Pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit
11. Pengawasan peredaran minuman beralkohol
12. Pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi
13. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS)
14. Pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan
15. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom)
16. Pengawasan pemanfaatan bangunan
17. Pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai  dan/atau saluran
18. Pengawasan Penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan
19. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian
20. Pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji
21. Pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal
22. Pengendalian ketahanan pangan
23. Pengawasan bila terjadi serangan hama / penyakit tanaman yang bersifat eksplosif
24. Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida pupuk
25. Pengawasan harga sembilan bahan pokok
26. Pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan
27. Pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa
28. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

E. Fasilitasi

1. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan
2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan
3. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan
4. Memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan
5. Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa
6. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal
8. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan
9. Memfasilitasi pelaksanaan Millenium Development Goals (MDG’S)
10. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
11. Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air
12. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik
13. Memfasilitasi membantu penyelenggaran pemilu
14. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan
15. Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum lainnya
16. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana
17. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
18. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah
19. Memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah
20. Memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian
21. Memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
22. Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM
23. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
24. Memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana
25. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
26. Memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah
27. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama
28. Memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa
29. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
30. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional
31. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD
32. Memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
33. Memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan

F. Penetapan

1. Penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan
2. Menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah

G. Penyelenggaraan

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan
2. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di Kecamatan
3. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup
4. Pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi
5. Pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar desa dan kelurahan
6. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan di Kecamatan
7. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
8. Menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan
9. Melaksanakan pendataan titik lampu penerapan jalan dan taman
10. Melaksanakan pendataan bangunan
11. Melaksanakan Penomoran bangunan
12. Melaksanakan pengendalian usah kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKM)
13. Melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular
14. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
15. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar
16. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di kecamatan